Over 10 years we helping companies reach their financial and branding goals. Onum is a values-driven SEO agency dedicated.

CONTACTS
Business Mesin Kasir Pajak

SPPKP : Pengertian, Cara Mendapatkan dan Konsekuensinya

SPPKP : Pengertian, Cara Mendapatkan dan Konsekuensinya

SPPKP adalah singkatan dari Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Yaitu sebuah dokumen berisi identitas dan kewajiban Perusahaan Kena Pajak (PKP). Dokumen ini diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) sesuai dengan yang termaktub dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2020. Singkatnya, dokumen Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP) pajak adalah sebuah bukti bahwa Anda adalah sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).

Cara Mendapatkan SPPKP

Sebelum proses mendapatkan SPPKP Perorangan ataupun SPPKP Perusahaan, pastikan perusahaan Anda sudah terdaftar sebagai PKP. Hal ini tentunya mengacu pada database Direktorat Jenderal Pajak. Jika perusahaan belum terdaftar sebagai PKP, maka Anda harus mengurusnya terlebih dahulu. Setelah itu Anda dapat melanjutkan untuk proses Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Dan berikut ini adalah dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan untuk mendapatkan dokumen SPPKP :

  • Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur atau Pemilik Usaha. Jika pengurus adalah WNA, maka wajib menyertakan fotokopi paspor, atau fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP).
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Direktur atau Pemilik Usaha.
  • Fotokopi NPWP Perusahaan.
  • Fotokopi Surat Izin Tempat Usaha dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
  • Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).
  • Fotokopi dokumen pendirian badan usaha.
  • Fotokopi SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk 2 (dua) Tahun Pajak terakhir, dan tidak memiliki hutang pajak (semua pengurus/penanggung jawab perusahaan jika berbadan hukum).
  • Daftar aset perusahaan secara lengkap dan jelas.
  • Foto tempat kegiatan usaha.
  • Denah lokasi kegiatan usaha.
  • Jika pengurusan dilakukan oleh pihak selain Direktur atau Pemilik Usaha, seperti jasa konsultan pajak, Anda perlu melampirkan surat kuasa bermaterai.

 

SPPKP Pengertian, Cara Mendapatkan dan Konsekuensinya
SPPKP Pengertian, Cara Mendapatkan dan Konsekuensinya

 

Setelah dokumen-dokumen tersebut lengkap, maka Anda dapat melanjutkan prosesnya dengan cara sebagai berikut :

Cara Online Proses Mendapatkan SPPKP Perorangan atau SPPKP Perusahaan

  • Login pada Aplikasi Registrasi di laman Dirjen Pajak.
  • Isi Formulir Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Lalu unggah (upload) salinan digital (softcopy) dokumen yang disyaratkan pada Aplikasi Registrasi yang tersedia pada laman Direktorat Jenderal Pajak. Formulir PPKP yang telah diisi dan disampaikan melalui Aplikasi Registrasi dianggap telah ditandatangani secara elektronik dan mempunyai kekuatan hukum.
  • Kepala KPP atau K2KP akan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang Anda kirimkan.
  • Jika permohonan Anda MEMENUHI ketentuan, maka Kepala KPP atau KP2KP akan menerbitkan dan memberikan BPE kepada Anda yang disampaikan melalui surat elektronik atau email terdaftar.
  • Jika permohonan Anda BELUM MEMENUHI ketentuan, maka Kepala KPP atau KP2KP akan memberitahukan kepada Anda melalui email. Bahwa permohonan Anda tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2020.

Cara Offline Proses Mendapatkan SPPKP

  • Unduh (download) Formulir Pengukuhan dan Pencabutan PKP, DI SINI
  • Isi dan tandatangani formulir tersebut.
  • Lampirkan dokumen persyaratan Permohonan PPKP yang telah disebutkan di atas.
  • Sampaikan semua dokumen tersebut langsung ke Kantor KPP setempat, atau kirim menggunakan jasa ekspedisi/jasa kurir yang ada di wilayah setempat, dan simpan bukti resi pengirimannya.
  • Kepala KPP atau K2KP akan melakukan pengecekan terhadap dokumen yang Anda kirimkan.
  • Jika permohonan Anda MEMENUHI ketentuan, maka Kepala KPP atau KP2KP akan menerbitkan dan memberikan BPS kepada Anda.
  • Jika permohonan Anda BELUM MEMENUHI ketentuan, maka Kepala KPP atau KP2KP akan mengembalikan dokumen tersebut kepada Anda secara langsung (jika disampaikan secara langsung). Namun bisa juga secara tertulis (jika permohonan disampaikan melalui jasa ekspedisi/kurir) bahwa permohonan Anda tidak memenuhi ketentuan yang berlaku sesuai Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2020

Mesin Kasir Android (Paket Lengkap)

Setelah Anda melakukan proses di atas (bisa memilih salah satu) dan telah mendapatkan BPE atau BPS; maka Kepala KPP atau KP2KP akan melakukan pemeriksaan kembali terhadap dokumen permohonan Anda, dan memberikan keputusan berupa :

  • Menerima permohonan dengan menerbitkan SPPKP jika dokumen Anda memenuhi persyaratan setelah proses pemeriksaan ulang.
  • Menolak permohonan dengan menerbitkan Surat Penolakan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak jika dokumen Anda tidak memenuhi persyaratan setelah proses validasi.
  • Proses ini paling lama 1 (satu) hari kerja setelah BPE atau BPS diterbitkan.
  • Apabila Kepala KPP atau KP2KP tidak menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja; permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan Kepala KPP atau KP2KP harus menerbitkan Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak paling lama 1 (satu) hari kerja. Yaitu dihitung setelah tanggal jangka waktu pemberian keputusan berakhir.
  • Tanggal pengukuhan yang tercantum dalam Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak yaitu sesuai dengan tanggal seharusnya diterbitkan SPPKP tersebut.

Keuntungan dan Konsekuensi Jadi PKP

Mengapa Anda perlu menjadi PKP dan memiliki SPPKP Perseorangan/SPPKP Perusahaan? Ada beberapa keuntungan yang dapat Anda nikmati setelah menjadi Pengusaha Kena Pajak, diantaranya :

  • Pengusaha dianggap memiliki sistem yang baik, legal secara hukum karena sudah menjadi PKP dan tertib membayar pajak.
  • PKP dianggap memiliki perusahaan besar, tentunya ini dapat berpengaruh baik saat ingin menjalin kerja sama dengan pihak lainnya.
  • Pengusaha dapat melakukan transaksi penjualan kepada Bendaharawan Pemerintah dan dapat mengikuti lelang-lelang yang dilakukan Pemerintah.
  • Pola produksi dan investasi semakin baik karena beban produksi dan investasi Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak dapat dibebankan kepada konsumen akhir.

Adapun, beberapa konsekuensi yang harus Anda jalankan setelah menjadi PKP, diantaranya :

  • Anda harus membayar pajak dengan jumlah yang lebih banyak daripada sebelumnya.
  • Mengurangi daya saing karena harga jual barang/jasa jadi lebih tinggi akibat penambahan PPN dalam setiap transaksi.
  • Resiko sanksi lebih besar dan Pengusaha harus berhadapan dengan aturan dalam perpajakan yang cukup kompleks.

Tulisan ini adalah sebuah pemahaman dari penulis terhadap Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor : PER-04/PJ/2020. Untuk informasi yang pasti mengenai SPPKP ini tentu saja Anda harus menggali lebih banyak informasi dari Dirjen Pajak secara langsung.

Semua keputusan ada di tangan Anda. Dan, apapun keputusannya, semua mengandung resiko dan konsekuensi yang harus dijalani. Jika Anda membutuhkan mesin kasir atau komputer kasir yang memiliki fitur pengaturan pajak, silakan buka halaman Katalog di website ini.

.

Leave a comment